PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA

Partisipasi politik warga negara

A.   Pengertian Partisipasi Politik Warganegara

Partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warganegaranya. Pola partisipasi politik di negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal tentu berbeda dengan di negara dengan sistem Komunis atau Otoritarian. Bahkan, di negara-negara dengan sistem politik Demokrasi Liberal juga terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Oscar Garcia Luengo, dalam penelitiannya mengenai E-Activism: New Media and Political Participation in Europe. Warganegara di negara-negara Eropa Utara (Swedia, Swiss, Denmark) cenderung lebih tinggi tingkat partisipasi politiknya ketimbang negara-negara Eropa bagian selatan (Spanyol, Italia, Portugal, dan Yunani). 

B.   Pengertian PartisipasiPolitikMenurut Para Ahli

a)    Samuel P. Huntington dan Joan Nelson

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalamkaryapenelitiannya No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries, mengatakanbahwapartisipasi yang bersifat mobilized (dipaksa) jugatermasukkedalamkajianpartisipasipolitik. Partisipasisukareladanmobilisasihanyadalamaspekprinsip, bukankenyataantindakan. Intinyabaiksukarelaataupundipaksa, warganegaratetapmelakukanpartisipasipolitik. Konseppartisipasipolitikinimenjadisangatpentingdalamaruspemikirandeliberative democracyataudemokrasimusyawarah. Pemikirandemokrasimusyawarahmunculantara lain terdorongolehtingginyatingkatapatismepolitik di Barat yang terlihatdenganrendahnyatingkatpemilih.

Besarnyakelompok yang tidakpuasatautidakmerasaperluterlibatdalam proses politikperwakilanmenghawatirkanbanyakpemikir Barat yang laludatangdengankonsepdeliberative democracy. Huntington dan Nelson (dalamFaturohmandanSobari 2002:186)menyebutkanpartisipasipolitiksebagaikegiatanwarganegarapreman (privatecitizen) yang bertujuanmempengaruhipengambilankebijakanolehpemerintah.

b)    McClosky

McClosky (dalamBudiardjo 1990:1) mengartikanpartisipasipolitiksebagaikegiatansukareladariwargamasyarakatmelaluimanamerekamengambilbagiandalampemilihanpenguasa, secaralangsungatautidaklangsungdalam proses pembentukankebijaksanaanumum. dalamInter national Encyclopedia of The Social Science; Partisipasipolitikadalahkegiatan-kegiatansukareladariwargamasyarakatmelaluimanamerekamengambilbagiandalam proses pemilihanpenguasadansecaralangsungterlibatdalam proses pembentukankebijaksanaanumum.

c)    Rush danAlthoff

Menurut Rush danAlthoff (2000:123)”,…proses partisipasipolitikmengenaisejauhmanadansampaipadatingkatapaindividuterlibatdalamsistempolitik”.

2.2 Landasan Partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

1.    kelas – individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.

2.    kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.

3.    lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal (domisilinya) berdekatan. 

4.    partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan 

5.    golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

2.3 Manfaat Partisipasi Politik

Manfaat partisipasi politik menurut beberapa ahli:

1.    Menurut Robert L

·         Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi

·         Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial

·         Sebagai sarana mengejar niai-nilai khusus.

·         Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

2.    Menurut Arbi Sanit

•        Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.

•        Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah

•        Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik

Manfaat Partisipasi Politik bagi Pemerintah:

a)    Mendorong program-program pemerintah

b)    Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meninngkatkan pembangunan.

c)    Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-proram pembangunan

2.4 bentuk-Bentuk Partisipasi politik

Menurut Dusseldorp (1994:10), salah atu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh warga masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya public policy. Sehingga kualitas dari hierarki partisipasi politik masyarakat dilihat dalam keaktifan atau kepasifan (apatis) dari bentuk partisipasi politik masyarakat

1.    Bentuk partisipasi politik secara hierarkis oleh Rush dan Althoff (1990:124) :

a)    Menduduki jabatan politik atau administrasi

b)    Mencari jabatan politik atau administrasi

c)    Keanggotaan aktif suatu organisasi politik

d)    Keanggotaan pasif suatu organisasi politik

e)    Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik

f)     Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik

g)    Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb

h)   Partisipasi dalam diskusi politik informasi, minat umum dalam politik

i)     Voting (pemberian suara)

j)     Apathi total.

2.    Bentuk partisipasi politik menurut Almond.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan non-konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara. Berikut ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Almond.

Konvensional Non-konvensional

•        Pemberian suara (voting) • Pengajuan petisi

•        Diskusi politik • Berdemonstrasi

•        Kegiatan berkampanye • Konfrontasi

•        Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan • Mogok

•        Komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif • Kekerasan politik terhadap harta benda: perusakkan, pemboman, dan pembakaran

•        Kekerasan politik terhadap manusia: penculikkan, pembunuhan, perang gerilya/revolusi